IPL Perumahan adalah Kewajiban, Simak Detail Selengkapnya!

sitripedia - IPL perumahan adalah iuran yang harus warga bayarkan setiap bulan kepada pengembang. Besarannya tergantung kebijakan masing-masing pengelola dan biasanya biaya tersebut akan terus naik seiring berjalannya waktu. 

Kenaikan IPL bulanan yang terus naik membuat sebagian besar warga keberatan. Jadi, jangan heran jika Anda pernah mendengar permasalahan seputar hal ini yang sampai ke meja hijau. Rata-rata penyebabnya adalah iuran bulanan perumahan yang kian tinggi dan tidak transparan.

sumber: pixabay

Apa Fungsi IPL dan Kenapa Warga Harus Membayarnya?

sumber:pxhere

Apabila  iuran IPL perumahan memberatkan warga, lantas kenapa jenis tarikan biaya ini ada? Untuk apa fungsinya developer menarik uang pemeliharaan setiap bulannya?

Fungsi dari IPL adalah untuk pemeliharaan kawasan perumahan itu sendiri agar tetap nyaman. Pemeliharaan yang dimaksud adalah perawatan fasilitas yang menunjang perumahan.

Detail apa saja yang masuk ke kategori fasilitas tergantung dari apa yang developer sediakan. Umumnya berkaitan dengan jalan, listrik, air, keamanan, taman atau fasilitas umum lain, serta kebersihan. 

Jadi, pada hakekatnya IPL ada untuk kesejahteraan warga di perumahan tanpa ada maksud lain. 

Landasan Hukum IPL

Pertanyaanya, apakah tarikan biaya semacam itu legal dan berlandaskan hukum sehingga developer seperti punya kuasa? Jawabannya iya, pengembang punya hak untuk meminta dan menarik iuran bulanan dalam bentuk IPL kepada warga. 

Dasar hukum iuran pengelolaan lingkungan perumahan secara gamblang tertera di UU No. 4 Tahun 1998. Peraturan tersebut kembali diperkuat dengan disahkannya UU No. 20 Tahun 2011. Jadi, jelas bahwa developer memang berhak melakukan penarikan biaya semacam itu. 

Sanksi Keterlambatan Pembayaran IPL

Apabila penarikan iuran mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, bagaimana masalah sanksi keterlambatan? Mengenai sanksi tidak bayar IPL umumnya kembali ke kebijakan pengembang. Hal ini membuat jenis sanksi berbeda-beda pada setiap perumahan meski terkadang developer sama.

Biasanya, sanksi tidak jauh-jauh dari pemutusan air, listrik, atau sulitnya akses masuk. Semua hal itu akan kembali normal setelah penghuni atau warga membayarkan kewajibannya. 

Akan tetapi, pemberian sanksi tersebut bisa juga tidak berlaku atau sama sekali tanpa hukuman keterlambatan. Misalnya seperti apa yang terjadi di DKI Jakarta setelah Pergub No.133 tahun 2019 keluar. Pada peraturan tersebut tertera jelas developer tidak boleh melakukan tindakan pemaksaan dan pemutusan sepihak.

Hak Warga dalam IPL

Kembali ke masalah besarnya IPL, meski developer berhak menarik biaya tersebut apakah mereka punya kuasa penuh? Untungnya tidak, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 perihal bagaimana penentuan IPL telah tertulis dengan jelas.

Pada UU tersebut developer harus transparan, menginformasikan dengan benar, dan jujur perihal pemeliharaan. Pihak developer juga tidak boleh menentukan 

sepihak besaran IPL dan menaikan seenaknya. Semua yang berkaitan dengan IPL harus melalui kesepakatan antara pengembang dan warga.

Apabila pengembang menyalahi UU tersebut maka warga perumahan bisa memprotesnya resmi secara hukum. Pada UU No. 8 Tahun 1999 juga terdapat hak warga perumahan yang boleh mengajukan tuntutan perdata dan pidana. Tidak main-main, dendanya bisa mencapai 2 Milyar rupiah.

Cara Menghitung Besaran IPL

Bagaimana cara menghitung besaran IPL agar tahu yang mereka bayarkan berlebihan atau tidak? Secara spesifik hitungannya tergantung dari fasilitas yang developer tanggung. Akan tetapi, secara garis besar biaya yang harus warga tanggung sebagai berikut:

● Keamanan

● Kebersihan

● Pemeliharaan fasilitas

● Pengelolaan sampah

Total pengeluaran untuk semua hal di atas akan pengembang kalkulasi dan jumlah tersebut yang harus warga bayar. Apakah rumah kosong wajib bayar IPL?, ya karena totalnya terbagi rata.

Kemudian, jika perumahan mempunyai pendapatan maka biaya tersebut harus dikurangi terlebih dahulu. Misalnya jika ada billboard, ATM, atau tower BTS, maka hasil biaya sewa untuk memotong total pengeluaran. Baru, setelah itu sisanya menjadi besaran IPL yang harus warga bayar.

Sudah jelas bukan perihal IPL perumahan adalah biaya yang memang wajib warga bayar dan pengembang mempunyai hak legal. Hanya saja, besarannya tetap harus melalui kesepakatan dan hanya untuk perawatan fasilitas tanpa tujuan lain.